Ngapain pemerintah repot-repot menyiapakan lahan untuk menyediakan biomassa, lha wong biomassa yang tersedia saja belum tergarap.

Hari ini saya baca sebuah berita kecil di Harian Kompas, tgl 29 Agustus 2014, halaman 7, kolom 1-2. Judulnya menarik bagi saya: Energi Terbarukan; Lahan Pengembangan Biomass Disiapkan. Ketika saya membaca berita itu sedikit senang, karena pemerintah punya keinginan untuk mengembangan energi alternatif yang terbarukan. Akan tetapi saya akan mengkritisi kebijakan pemerintah ini.

Saya sudah mendengar desas-desus akan pengembangan energi dari biomassa ini. Kebutuhannya memang sangat besar, khususnya untuk pasar export. Konon kabarnya Korea sudah melarang penggunaan batubara dan mengantinya dengan biomassa. Artinya, kembali ke jaman baheula lagi. Kasarnya begini; energi biomassa = kayu bakar. Karena yang dibakar sama-sama kayu, cuma namanya sekarang sedikit mentereng: energi biomassa.

Korea adalah negeri yang industrinya maju, tentu saja sangat membutuhkan banyak energi untuk menjalankan industrinya itu. Nah, mereka kan tidak punya lahan yang luas. Datanglah mereka ke Indonesia mencari lahan untuk menanam ‘kayu bakar’. Menurut kabar desas-desus lagi yang tidak jelas kebenarannya; investor korea sudah menanam ribuah hektar tanaman ‘kayu bakar’ di Indonesia, di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan.

Saya tidak tahu apakah ini sudah direncanakan matang-matang atau sekedar ikut-ikutan. Menurut berita Kompas di atas pemerintah akan menyiapkan lahan untuk penanaman ‘kayu bakar’. Kata kabar berita itu lagi, konon, Indonesia membutuhkan 2 juta ha lahan untuk menanam ‘kayu bakar’.

Ngapain pemerintah repot-repot menyiapkan lahan untuk ‘kayu bakar’ seluas itu. Lha wong Indonesia punya banyak limbah biomassa yang melimpah ruah dan tidak termanfaatkan. Barangnya tinggal ambil saja, tidak usah menanam, bahkan ‘mungkin’ tidak usah beli. Tinggal ongkos angkut saja. Ini saya tahu sendiri, karena lama saya mengelutinya, yaitu: Limbah biomassa KELAPA SAWIT. (Baca: Potensi Limbah Biomassa Sawit)

Indonesia adalah negera produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi minyak sawit menurut data dari BPS tahun 2013 diperkirakan mencapai 26,9 juta ton CPO. Kalau dihitung secara kasar produksi CPO sebanyak itu akan menghasilkan limbah biomassa yang ruuuaaarrr biaya besar zekali; yaitu:

TANKOS: 30.93 juta ton
FIBER dan Cangkan: 25.5 juta ton
Limbah Cair: 94.15 juta ton

Total biomassa (Tankos, fiber, cangkang): 56.43 juta ton.
(Ini hitungan kasar ….lho….)

Menurut berita kompas itu lagi 1 ha lahan ‘kayu bakar’ bisa menghasilkan 64 ton ‘kayu bakar’. Ini artinya limbah sawit itu equivalent dengan 882 187 ha lahan ‘kayu bakar’ atau dua kali lipat luas lahan yang akan dibangun di Madura itu.

Konversi energinya juga sangat besar. Dari Tankos, cangkang, dan fiber bisa dihasilkan energi listrik, sedangkan dari limbah cair bisa dihasilkan biogas. Angka perkiraan kasarnya adalah:

Listrik: 16 152 mega watt
Biogas: 2 692 m3.

Ini jumlah anergi yang sangat-sangat besar. Ini belum limbah biomassa yang lain yang dari agroindustri, seperti: bagas tebu, jerami padi, serbuk gergaji, batok kelapa, limbah kotoran ternak, dll. Masih banyak sekali.

Saya tahu, itu hanya itung-itungan di atas kertas. Merealisasikannya tidak mudah. Namun, mbok yao…pemerintah itu juga memikirkan potensi-potensi biomassa yang sudah ada di lapangan. Saya tahu sendiri, limbah biomassa sawit masih ‘terbengkalai’ dan tidak termanfaatkan.

Beberapa kali saya mencoba diskusi dengan pengusaha sawit dan menyampaikan ide ini. Bagi pengusaha sawit, mereka kurang tertari memanfaatkan limbah biomassa sebagai energi. Lha mereka sediri sudah kecukupan energi dari limbah cangkan saja. Bahkan sisa. Apalagi kalau disuruh repot-repot membuat biogas segala. Mereka enggan berinvestasi.

Kalau pun mereka bisa memproduksi listrik dan dijual ke pe-el-en, itungan-itungan mereka masih nggakk ‘masuk’. Masalahnya, pe-el-en maunya harganya super murah. Bagaimana pengusaha bisa untung klo harganya sama dengan ongkos produksi.

Di sini sebenarnya peran pemerintah. Menjebatani antara pengusaha dan kebutuhan masyarakat. Yang butuh energi itu masyarakat luas. Pengusaha punya ‘limbah biomassa’ yang tidak termanfaatkan dan mereka tidak tertarik untuk memanfaatkannya. Posisis pemerintah adalah ditengah-tengahnya. Jadi ‘jembatan’ itu dengan regulasi maupun kebijakan lainnya.

Contoh sederhana, misalnya; pemerintah memberikan subsidi untuk pengusaha yang bisa menyediakan listrik untuk masyarakat. Maksudnya, memberikan harga yang layak bagi pengusaha. Atau memberikan keringanan pajak, infrastruktur dll, sehingga pengusaha tetap bisa mendapatkan keuntungan dari usaha itu.Masih banyak contoh-contoh bentuk dukungan riil pemerintah untuk pemanfaatkan biomassa dari limbah perkebunan di Indonesia.

Seandainya ide ini berjalan, krisis energi akan bisa diatasi. Indonesia memiliki potensi biomassa yang besar dan lahan yang luas.
Kalau hanya sekedar ‘Kayu bakar’ tinggal ambil saja. Tinggal kemauan (good will) dari pemerintah untuk mendorong pemanfaatan ‘kayu bakar’ ini.

Kita tunggu saja kiprah pemerintahan baru ke depan. Apakah masih pro-rakyat atau justru mau mengail di atas penderitaan rakyat.

walllahu’alam.